Menjadi menteri merupakan salah satu jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Menteri bertugas membantu Presiden menjalankan urusan pemerintahan tertentu sesuai bidang kementeriannya. Posisi ini sering menjadi perhatian karena orang yang dipilih dapat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus, akademisi, profesional, hingga tokoh yang memiliki pengalaman di bidang tertentu.
Lalu, bagaimana cara menjadi menteri di Indonesia? Apakah seseorang harus menjadi anggota partai politik atau mengikuti pemilihan umum terlebih dahulu? Jawabannya tidak demikian. Proses pengangkatan menteri memiliki mekanisme tersendiri yang kewenangannya berada pada Presiden.
Dasar Hukum Pengangkatan Menteri di Indonesia
Ketentuan mengenai menteri terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Aturan lebih lanjut mengenai kementerian negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. UU 61/2024 berlaku sejak 15 Oktober 2024 dan mengatur sejumlah perubahan terkait penyelenggaraan kementerian negara.
Artinya, tidak terdapat pemilihan umum khusus untuk memilih menteri. Menteri merupakan bagian dari pemerintahan yang dipilih dan diangkat oleh Presiden.
Siapa yang Bisa Menjadi Menteri?
Menteri tidak harus berasal dari satu jalur karier tertentu. Dalam praktik pemerintahan, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai figur untuk mengisi posisi menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.
Secara hukum, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi calon menteri. UU Kementerian Negara mengatur antara lain bahwa calon menteri merupakan warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta memiliki pengalaman kepemimpinan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu.
Calon menteri juga harus memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, menjadi menteri bukan sekadar persoalan popularitas atau jabatan sebelumnya. Ada persyaratan hukum yang harus diperhatikan sebelum seseorang dapat menduduki posisi tersebut.
Apakah Harus Menjadi Anggota Partai Politik?
Tidak ada ketentuan bahwa seseorang harus menjadi anggota partai politik untuk dapat diangkat sebagai menteri.
Presiden dapat memilih figur dari berbagai latar belakang sesuai kebutuhan kabinet. Karena itu, komposisi kabinet dapat mencakup politikus maupun orang yang memiliki pengalaman profesional, akademik, birokrasi, pemerintahan, ekonomi, hukum, teknologi, pendidikan, dan bidang lainnya.
Latar belakang tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan seseorang untuk mengisi kementerian tertentu, tetapi keputusan pengangkatan tetap berada pada Presiden sesuai kewenangan konstitusionalnya. Sekretariat Negara juga menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden.
Bagaimana Proses Pengangkatan Menteri?
Proses pengangkatan menteri tidak berlangsung melalui pemilu. Secara umum, prosesnya dapat dipahami melalui beberapa tahap berikut:
1. Presiden Menentukan Susunan Kabinet
Presiden memiliki kewenangan untuk menyusun kabinet sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menentukan susunan tersebut, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan kementerian dan figur yang dinilai sesuai untuk menjalankan tugas pemerintahan.
UU Nomor 61 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
2. Identifikasi dan Pertimbangan terhadap Calon
Nama-nama calon menteri dapat berasal dari berbagai lingkungan. Presiden dapat mempertimbangkan rekam pengalaman, kemampuan di bidang tertentu, kepemimpinan, integritas, serta kebutuhan pemerintahan.
Pada tahap ini, prosesnya tidak sama seperti rekrutmen pegawai yang memiliki satu jalur pendaftaran terbuka untuk masyarakat. Tidak ada formulir pendaftaran umum untuk menjadi menteri.
3. Penetapan oleh Presiden
Setelah menentukan figur yang akan mengisi posisi tertentu, Presiden menetapkan pengangkatan menteri sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam praktiknya, pengangkatan menteri dapat dilakukan ketika kabinet baru dibentuk maupun ketika terjadi pergantian atau reshuffle kabinet. Contohnya, pada September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.
4. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah
Tahap berikutnya adalah pelantikan. Menteri yang telah diangkat kemudian mengucapkan sumpah atau janji jabatan di hadapan Presiden.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan tugas sebagai menteri. Dalam pelantikan menteri pada 2025, misalnya, Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan bagi menteri yang dilantik.
Apakah Pendidikan Tinggi Penting untuk Menjadi Menteri?
Pendidikan tinggi bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang dapat menjadi menteri. Namun, pendidikan dapat membantu seseorang membangun pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap bidang yang ditekuni.
Bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada pemerintahan, pendidikan dapat menjadi tahap awal untuk membangun kompetensi. Pengalaman organisasi, kegiatan sosial, riset, kepemimpinan, komunikasi publik, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga dapat menjadi pengalaman yang relevan.
Salah satu pilihan pendidikan tinggi adalah Ma’soem University, salah satu kampus swasta di kawasan Bandung dan sekitarnya yang menyediakan berbagai program studi. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan yang relevan untuk berbagai bidang pekerjaan dan pengembangan karier.
Khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Ma’soem University memiliki dua program studi, yaitu Bimbingan dan Konseling (BK) serta Pendidikan Bahasa Inggris.
Pendidikan Bahasa Inggris, misalnya, dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan komunikasi, presentasi, serta penggunaan bahasa dalam konteks akademik dan profesional. Sementara itu, Bimbingan dan Konseling berfokus pada kompetensi yang berkaitan dengan pengembangan individu dan layanan pendidikan. Keduanya bukan jalur khusus untuk menjadi menteri, tetapi pendidikan tinggi dapat menjadi bagian dari proses seseorang membangun kapasitas dan pengalaman untuk berkarier di berbagai bidang.
Apakah Menteri Harus Berkarier sebagai Pejabat Pemerintah?
Tidak selalu. Seseorang tidak harus memulai karier sebagai pegawai negeri atau pejabat pemerintahan untuk kemudian menjadi menteri.
Jalur menuju posisi tersebut dapat berbeda-beda karena Presiden memiliki kewenangan memilih menteri dari berbagai latar belakang. Hal yang menjadi penting adalah kesesuaian pengalaman dan kapasitas calon dengan kebutuhan pemerintahan serta persyaratan hukum yang berlaku.
Karena itu, seseorang yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan dapat membangun pengalaman melalui berbagai jalur, seperti pendidikan, organisasi, dunia profesional, penelitian, kewirausahaan, birokrasi, maupun aktivitas sosial.
Apa yang Perlu Dipersiapkan Jika Ingin Berkarier di Pemerintahan?
Bagi mahasiswa yang memiliki cita-cita berkarier di pemerintahan, beberapa kemampuan berikut dapat mulai dikembangkan:
- Memahami sistem pemerintahan dan hukum dasar Indonesia.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan.
- Melatih kepemimpinan melalui organisasi atau kegiatan sosial.
- Memperluas wawasan mengenai persoalan masyarakat.
- Membangun pengalaman profesional sesuai bidang keahlian.
- Menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
- Mengembangkan kemampuan bekerja sama dan mengambil keputusan.
- Mengikuti perkembangan kebijakan publik secara kritis dan berbasis informasi.
Pada akhirnya, jabatan menteri bukan posisi yang diperoleh melalui pendaftaran atau pemilu khusus. Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Sementara itu, pendidikan, pengalaman, kompetensi, dan perjalanan karier dapat menjadi bagian dari latar belakang seseorang sebelum dipercaya mengemban jabatan tersebut.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
