Hubungan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keduanya memiliki kedudukan dan kewenangan masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam praktik politik, tidak jarang muncul pertanyaan mengenai apa yang terjadi apabila presiden dan DPR mengalami konflik atau perbedaan pandangan dalam menjalankan pemerintahan.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Pertanyaan ini berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan, prinsip demokrasi, serta mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Untuk memahaminya, penting melihat ketentuan konstitusi yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia.
Apakah Presiden Memiliki Kewenangan Membubarkan DPR?
Jawabannya adalah tidak. Presiden Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, sekalipun terjadi perselisihan politik atau ketidaksepakatan dalam menjalankan pemerintahan. Larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi:
“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan DPR sebagai lembaga negara tidak berada di bawah kekuasaan presiden. Presiden memang memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi kewenangannya tetap dibatasi oleh konstitusi. Artinya, jabatan presiden tidak memberikan kekuasaan mutlak untuk mengendalikan seluruh lembaga negara, termasuk lembaga legislatif.
Larangan pembubaran DPR juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap sistem demokrasi. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, keberadaan dan kewenangan DPR tidak dapat dihapus hanya berdasarkan keputusan sepihak dari presiden.
Mengapa Presiden Tidak Bisa Membubarkan DPR?
Larangan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan wewenang pada satu lembaga atau pemegang jabatan. Prinsip ini berkaitan dengan konsep separation of powers atau pemisahan kekuasaan serta mekanisme checks and balances.
Dalam sistem tersebut, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, DPR menjalankan fungsi legislatif, sedangkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang merdeka.
Pembagian kekuasaan tersebut memungkinkan setiap lembaga menjalankan tugasnya tanpa berada sepenuhnya di bawah kendali lembaga lain. DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sementara presiden menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai ketentuan hukum.
Apabila presiden diberikan kewenangan membubarkan DPR, keseimbangan kekuasaan dapat terganggu. Presiden berpotensi menggunakan kewenangan tersebut untuk menghindari pengawasan atau mengatasi perbedaan politik melalui tindakan sepihak. Karena itu, konstitusi secara tegas melarang pembekuan maupun pembubaran DPR oleh presiden.
Hubungan Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum dan menjalankan masa jabatan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Sementara itu, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
- Fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama presiden.
- Fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR dan presiden memiliki hubungan kerja sama karena pembentukan undang-undang melibatkan kedua pihak. Meskipun demikian, kerja sama tersebut tidak berarti presiden dapat mengendalikan DPR.
Keduanya justru memiliki kedudukan yang saling melengkapi sekaligus mengawasi. Perbedaan pendapat dalam pembahasan kebijakan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membubarkan salah satu lembaga negara secara sepihak.
Apa yang Terjadi Jika Presiden dan DPR Mengalami Konflik?
Konflik antara presiden dan DPR tidak otomatis menyebabkan salah satu lembaga kehilangan kedudukannya. Misalnya, ketika DPR menolak suatu rancangan kebijakan pemerintah atau tidak menyetujui usulan tertentu, presiden tetap harus menghormati kewenangan DPR. Begitu pula sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan presiden hanya karena terdapat perbedaan pandangan politik.
Konstitusi telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui proses politik dan hukum. DPR dapat menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta hak menyatakan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari sistem pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, konflik antara presiden dan DPR seharusnya diselesaikan melalui dialog, pembahasan kebijakan, serta prosedur ketatanegaraan yang berlaku.
Apakah DPR Bisa Memberhentikan Presiden?
Jika presiden tidak dapat membubarkan DPR, apakah DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden? Jawabannya, DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden, tetapi tidak bisa melakukannya secara sepihak.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Prosesnya juga harus melewati mekanisme yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, yaitu:
- DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.
- DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
- Apabila MK memutuskan bahwa dugaan tersebut terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
- MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai persyaratan kehadiran dan persetujuan yang ditentukan konstitusi.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hubungan antara presiden dan DPR dibangun melalui prinsip keseimbangan kekuasaan. DPR tidak memiliki kewenangan memberhentikan presiden secara langsung, sebagaimana presiden juga tidak memiliki kewenangan membubarkan DPR.
Pentingnya Memahami Konstitusi dalam Kehidupan Demokrasi
Pemahaman mengenai kewenangan lembaga negara penting bagi masyarakat, terutama generasi muda yang akan berperan dalam kehidupan demokrasi. Isu mengenai pembubaran DPR, pemberhentian presiden, maupun konflik antarlembaga negara sering menjadi perbincangan di media sosial. Namun, informasi tersebut perlu dipahami berdasarkan aturan hukum, bukan hanya berdasarkan opini atau narasi politik yang beredar.
Pendidikan kewarganegaraan dan pemahaman hukum dapat membantu mahasiswa mengenali batas kewenangan setiap lembaga negara. Pengetahuan tersebut juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah serta memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Ma’soem University sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung turut menjadi lingkungan pendidikan yang relevan untuk mengembangkan wawasan akademik, kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman mahasiswa terhadap persoalan sosial maupun ketatanegaraan. Melalui kegiatan pembelajaran, mahasiswa dapat membangun kesadaran bahwa kehidupan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga kepatuhan terhadap konstitusi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.
Pemahaman terhadap Pasal 7C UUD 1945 menjadi salah satu dasar penting agar masyarakat mengetahui bahwa kekuasaan presiden memiliki batas. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan konstitusi, termasuk ketika terjadi perbedaan kepentingan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
