Dunia keuangan terus berevolusi, menghadirkan inovasi digital seperti uang elektronik (e-wallet) dan aset kripto (cryptocurrency) yang kini telah menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat modern. Namun, bagi umat Muslim, penggunaan teknologi keuangan (fintech) ini memunculkan pertanyaan kritis terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum muamalah.
Isu inilah yang menjadi sorotan dalam kelas Manajemen Bisnis Syariah (MBS) di Ma’soem University (MU), sebuah institusi pendidikan tinggi yang dikenal dengan komitmennya memadukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan bedah kasus, para mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan analisis dalam mengkaji fenomena fintech ini dari sudut pandang hukum Islam.
“Tujuan utama kami bukan hanya sekadar memahami cara kerja e-wallet dan kripto, tetapi lebih dalam lagi, bagaimana kita sebagai calon praktisi bisnis Muslim dapat menempatkan diri dengan tepat di tengah arus inovasi ini. Apakah instrumen keuangan ini diperbolehkan dalam Islam, ataukah mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, atau maysir?” ujar Dosen Pengampu Mata Kuliah Muamalah Kontemporer di MU.
Ilustrasi: Gambar sebuah laptop yang menampilkan grafik harga mata uang kripto yang fluktuatif di sebelah sebuah smartphone yang menampilkan aplikasi dompet digital.
E-Wallet: Praktis Namun Perlu Kehati-hatian
Dalam pembahasan mengenai e-wallet, para mahasiswa MU berdiskusi tentang status dana yang ada di dalam aplikasi tersebut. Apakah dana tersebut dianggap sebagai titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qardh)? Mayoritas ulama dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa prinsip yang digunakan dalam e-wallet adalah qardh (pinjaman).
Implikasinya adalah, saldo yang kita miliki di e-wallet pada dasarnya adalah utang perusahaan penyedia layanan kepada kita. Konsekuensi hukumnya, setiap keuntungan atau manfaat (seperti diskon atau cashback) yang diperoleh pengguna dari dana tersebut berpotensi jatuh ke dalam kategori riba jika berasal langsung dari uang yang dipinjamkan.
“Kita perlu jeli dalam melihat sumber promo atau manfaat dari e-wallet. Jika promo tersebut berasal dari dana pihak ketiga (misalnya pedagang yang bekerjasama), maka hukumnya halal. Namun, jika berasal dari dana pengguna yang ‘dikembangbiakkan’ oleh perusahaan e-wallet, maka di situlah letak titik kritis ribanya,” jelas seorang mahasiswa dalam sesi diskusi.
- Memahami mekanisme akad yang mendasari layanan e-wallet, yaitu akad qardh (pinjaman).
- Memastikan bahwa manfaat yang diterima pengguna, seperti cashback, tidak berasal dari penggunaan dana pinjaman (riba).
- Menekankan pentingnya transparansi dari pihak penyedia layanan e-wallet mengenai sumber dana untuk program promosi.
- Membatasi penggunaan e-wallet untuk transaksi yang halal dan tidak melanggar syariat Islam.
- Mendorong inovasi dalam menciptakan model bisnis e-wallet yang sepenuhnya syariah.
Kripto: Masih dalam Perdebatan Alim Ulama
Lebih kompleks lagi adalah pembahasan mengenai aset kripto seperti Bitcoin dan sejenisnya. Di kelas MBS MU, para mahasiswa mengkaji berbagai pandangan ulama yang masih berbeda pendapat terkait hukum kripto.
Sebagian ulama berpandangan bahwa kripto diperbolehkan sebagai aset atau komoditas, selama memenuhi kriteria sebagai ‘mal’ (harta) yang memiliki nilai dan manfaat. Namun, sebagian besar ulama dan lembaga fatwa seperti MUI dan ormas-ormas Islam besar di Indonesia, cenderung mengharamkan kripto karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) yang tinggi.
“Volatilitas harga kripto yang sangat tinggi menjadi alasan utama munculnya unsur gharar dan maysir. Tidak ada underlying asset (aset jaminan) yang jelas, sehingga nilainya sangat spekulatif dan rentan terhadap manipulasi pasar. Ini sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam bermuamalah secara Islam,” papar dosen MU.
Ilustrasi: Gambar seorang pria mengenakan sorban dan jubah sedang menunjuk ke sebuah layar besar yang menampilkan grafik fluktuatif mata uang kripto. Di hadapannya, terdapat beberapa koin Bitcoin yang berkilau.
Pentingnya Pendidikan Fikih Muamalah Kontemporer
Bedah kasus e-wallet dan kripto di MU menegaskan pentingnya pendidikan fikih muamalah kontemporer bagi generasi muda Muslim. Mahasiswa diajarkan untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi keuangan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang cerdas dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam.
Dengan memahami dasar-dasar hukum muamalah, diharapkan lulusan MU mampu menciptakan dan mengembangkan solusi-solusi keuangan digital yang inovatif namun tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sangat krusial di tengah upaya memperkuat ekonomi syariah di Indonesia dan global.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum muamalah dalam konteks teknologi keuangan.
- Mendorong pengembangan inovasi fintech yang berbasis prinsip-prinsip syariah (shariah-compliant fintech).
- Melatih calon praktisi bisnis Muslim yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.
- Mencegah praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan zalim.
- Membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berdaya saing global.
Menuju Bisnis Syariah yang Inovatif dan Berkah
Melalui kelas-kelas seperti Muamalah Kontemporer di MU, diharapkan akan lahir generasi pemimpin bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan kemaslahatan umat.
Inovasi digital di bidang keuangan merupakan sebuah keniscayaan, namun inovasi tersebut haruslah dibimbing oleh nilai-nilai luhur Islam untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Ma’soem University, dengan komitmennya terhadap pendidikan berbasis karakter dan nilai-nilai Islam, berupaya mencetak kader-kader unggul yang siap berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi syariah di era digital.
