Sebagai bagian dari komunitas intelektual yang setiap hari berpindah dari kos-kosan, kampus, perpustakaan, hingga tempat magang, mahasiswa sering kali menganggap remeh berbagai kerusakan infrastruktur kecil di sekitar wilayah aktivitas mereka. Di atas kertas, jalan berlubang, trotoar yang terendam genangan, lampu penerangan jalan yang mati, atau jembatan penyeberangan yang tidak berfungsi dipandang sekadar sebagai ketidaknyamanan sementara—masalah teknis biasa yang nantinya pasti akan diperbaiki oleh pemerintah. Di permukaan, kita merasa urusan perbaikan fasilitas publik adalah sepenuhnya tanggung jawab birokrasi kota.
Namun, dalam realitas sosiologi perkotaan dan tata ruang wilayah, kerusakan infrastruktur tidak pernah berdiri sendiri sebagai masalah fisik semata. Kerusakan jalan, trotoar, atau jaringan transportasi publik bekerja sebagai “saringan sosial” yang secara senyap membatasi akses warga—terutama mahasiswa dan pekerja muda beranggaran terbatas—terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan esensial lainnya. Memahami hubungan antara infrastruktur rusak dan ketimpangan akses layanan membantu mahasiswa melihat bahwa ruang kota dirancang dengan dinamika kekuasaan dan keadilan sosial yang harus dikritisi.
Memahami Esensi Infrastruktur sebagai Hak Akses, Bukan Sekadar Proyek Beton
Secara struktural, infrastruktur publik adalah jembatan kesetaraan. Ketika sebuah jalur pejalan kaki dibiarkan hancur atau tidak ramah disabilitas, atau ketika rute angkutan umum menuju kawasan kampus dikurangi karena dianggap tidak menguntungkan, dampaknya langsung dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Masalahnya, perbaikan infrastruktur sering kali diprioritaskan di kawasan komersial atau pemukiman kelas atas, sementara wilayah pinggiran kota, area sekitar kampus rakyat, atau perkampungan padat dibiarkan mengalami kerusakan menahun. Ketika mahasiswa menganggap infrastruktur rusak sebagai “nasib jalanan yang wajar,” mereka sedang melanggengkan normalisasi ketimpangan akses yang merugikan kelompok rentan.
4 Titik Kritis Hubungan Antara Infrastruktur Rusak dan Akses Layanan
Untuk melihat bagaimana kerusakan fasilitas publik memengaruhi kehidupan nyata mahasiswa dan masyarakat secara sistemik, ada empat dimensi penting yang perlu dipahami:
- Pembatasan Mobilitas Berdasarkan Status Ekonomi: Mahasiswa yang bergantung pada jalan kaki, sepeda, atau transportasi umum menanggung waktu tempuh dan risiko keselamatan yang jauh lebih tinggi akibat trotoar dan jalan yang rusak dibandingkan mereka yang naik kendaraan pribadi.
- Isolasi Ekonomi dan Pendidikan: Kerusakan infrastruktur penghubung antar-wilayah dapat memutus akses mahasiswa atau pencari kerja menuju tempat magang, perpustakaan umum, atau pusat kegiatan literasi di luar kampus.
- Beban Biaya Tersembunyi (Hidden Cost): Infrastruktur yang buruk mempercepat kerusakan kendaraan, memicu biaya kesehatan akibat polusi atau kecelakaan, dan membuang jam produktif harian dalam kemacetan.
- Lemahnya Akuntabilitas Publik dan Perencanaan Kota: Pembiaran infrastruktur rusak mencerminkan kurangnya pengawasan warga terhadap alokasi anggaran daerah, di mana suara komunitas lokal sering diabaikan oleh pemegang kebijakan.
Berikut adalah perbandingan ringkas antara pandangan pasif terhadap kerusakan infrastruktur dan kesadaran kritis mahasiswa terhadap hak atas akses layanan:
| Aspek Penilaian Infrastruktur | Pandangan Pasif (Menganggap Maklum Kerusakan) | Kesadaran Kritis & Analitis (Perspektif Mahasiswa) |
|---|---|---|
| Sikap pada Jalan/Trotoar Rusak | Menerima begitu saja; mencari jalan alternatif tanpa protes | Menyadari bahwa kerusakan adalah bentuk kegagalan layanan publik |
| Pandangan pada Transportasi Umum | Dianggap tidak efisien, lalu beralih sepenuhnya ke kendaraan pribadi | Menuntut perbaikan sistem mobilitas publik yang inklusif dan terjangkau |
| Pemahaman pada Dampak Sosial | Mengira masalah infrastruktur hanya urusan fisik semen dan aspal | Memahami bahwa infrastruktur rusak membatasi hak akses kelompok rentan |
| Peran dalam Komunitas | Acuh tak acuh dan membiarkan fasilitas umum terbengkalai | Melakukan advokasi, pelaporan warga, atau kajian kritis tata ruang |
Contoh Ilustrasi dalam Kehidupan Sekitar Kampus
Sebagai gambaran nyata, bayangkan sebuah jalur jalan raya dan trotoar utama yang menghubungkan kawasan pemukiman kos mahasiswa dengan gerbang belakang kampus. Selama berbulan-bulan, sebagian besar badan jalan mengalami amblas dan lampu penerangannya mati total, memaksa pejalan kaki dan pengendara motor berbagi jalur sempit di dalam gelap setiap malam.
Bagi sebagian pihak, kondisi itu dianggap angin lalu. Namun, dampaknya nyata: beberapa mahasiswa yang pulang malam dari perpustakaan kampus mengalami kecelakaan tunggal akibat lubang tak terlihat, sementara mahasiswi yang berjalan kaki merasa tidak aman karena ancaman kejahatan di jalan gelap tersebut. Kampus dan wilayah sekitar seolah terisolasi secara fungsional pada jam-jam tertentu hanya karena abainya perawatan infrastruktur dasar.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa memahami infrastruktur rusak dan akses layanan menuntut kita untuk melepaskan diri dari sikap masa bodoh. Dengan melatih kepekaan analitis, mempertanyakan kebijakan tata ruang, dan mendorong pemeliharaan fasilitas publik yang adil, mahasiswa dapat berperan aktif memastikan bahwa ruang kota benar-benar melayani kebutuhan seluruh warganya, bukan segelintir pihak saja.
