Pertanyaan mengenai besaran gaji saat masa percobaan (probation) sering kali muncul di pikiran lulusan baru maupun profesional yang baru beralih karier. Banyak pelamar kerja menjumpai skenario di mana perusahaan menawarkan besaran kompensasi yang berbeda antara periode evaluasi kerja awal dan saat nantinya resmi diangkat sebagai karyawan tetap. Praktik ini memicu kebingungan: apakah secara hukum ketenagakerjaan penyesuaian gaji selama masa percobaan ini diperbolehkan, dan bagaimana aturan main yang sah menurut regulasi di Indonesia?
Memahami keabsahan penyesuaian upah pada fase probation sangat krusial agar kamu tidak dirugikan secara finansial atau terjebak dalam kesepakatan kerja yang melanggar hukum.
Landasan Hukum Masa Percobaan Kerja di Indonesia
Ketentuan mengenai masa percobaan kerja diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan perundang-undangannya dalam UU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal 60 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa masa percobaan kerja hanya dapat disyaratkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Specific/Tidak Certain (PKWTT) atau kontrak kerja tetap. Beberapa poin utama dalam regulasi ini antara lain:
- Durasi Maksimal: Masa percobaan kerja paling lama ditetapkan selama 3 (tiga) bulan. Jika perusahaan menerapkan masa percobaan lebih dari 3 bulan, secara hukum sisa masa percobaan tersebut batal demi hukum dan status pekerja otomatis dianggap sebagai karyawan tetap sejak bulan keempat.
- Tidak Berlaku untuk PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak/prokontrak) dilarang menyaratkan adanya masa percobaan. Jika dalam kontrak PKWT dicantumkan klausul masa percobaan, klausul tersebut batal demi hukum.
- Wajib Tertulis: Syarat masa percobaan harus dicantumkan secara jelas dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Apakah Gaji Masa Percobaan Boleh Lebih Rendah dari Gaji Setelah Tetap?
Jawaban ringkas atas pertanyaan ini adalah boleh, dengan syarat tertentu. Tidak ada aturan hukum di Indonesia yang melarang perusahaan memberikan gaji masa percobaan lebih rendah dibandingkan gaji setelah diangkat menjadi karyawan tetap, selama nominal gaji selama masa percobaan tersebut tidak berada di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di wilayah tersebut.
Pasal 90 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Penegasan ini diperkuat dalam Pasal 60 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam masa percobaan, pengusaha wajib membayar upah pekerja sekurang-kurangnya sebesar upah minimum yang berlaku.
[ Ketentuan Kompensasi Masa Percobaan ]
│
├── Nominal > Gaji Tetap : Boleh (Sesuai kesepakatan)
├── Nominal < Gaji Tetap : Boleh (Sesuai kesepakatan)
└── Nominal < UMP/UMK : ILEGAL / DILARANG HUKUM
Jika perusahaan menawarkan gaji sebesar 80% atau 90% dari gaji setelah tetap selama 3 bulan pertama, praktik tersebut sah secara hukum asalkan angka 80% atau 90% tersebut nilainya masih sama dengan atau di atas UMK wilayah kerja setempat. Namun, jika pemotongan tersebut membuat besaran upah yang kamu terima berada di bawah UMK, maka tindakan perusahaan tersebut tergolong sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan.
Skema Struktur Kompensasi Percobaan vs Karyawan Tetap
Perbedaan besaran penerimaan finansial antara masa percobaan dan karyawan tetap biasanya dipengaruhi oleh pembagian komponen upah. Pemotongan atau perbedaan tersebut umumnya terjadi pada variabel-variabel berikut:
Pembayaran Tunjangan Tidak Tetap
Pada masa percobaan, perusahaan sering kali belum memberikan tunjangan tidak tetap secara penuh. Misalnya, tunjangan kinerja bulanan, bonus operasional, atau subsidi kesehatan keluarga yang baru diberikan secara komplit setelah pekerja lulus evaluasi 3 bulan dan menyetujui penyesuaian status menjadi karyawan tetap.
Perhitungan Fasilitas Tambahan
Beberapa perusahaan membatasi fasilitas pendukung seperti penggunaan kendaraan dinas, kuota pelatihan berbayar, atau kepesertaan asuransi swasta tambahan selama masa evaluasi kerja. Fasilitas ini baru diaktifkan begitu lembar penilaian kinerja (probation review) kamu dinyatakan memenuhi standar perusahaan.
Cara Menghitung Kepatuhan Gaji Masa Percobaan Terhadap UMK
Untuk memastikan apakah gaji yang ditawarkan saat masa percobaan mematuhi aturan hukum, mari cermati skenario perhitungan sederhana berikut.
Misalkan kamu melamar pekerjaan di wilayah Kabupaten Sumedang dengan UMK hipotetis sebesar Rp3.500.000 per bulan. Perusahaan memberikan penawaran kerja (offering letter) dengan rincian sebagai berikut:
Gaji Setelah Tetap = Rp5.000.000 per bulan
Gaji Masa Percobaan (80\%) = 80\% x Rp5.000.000 = Rp4.000.000 per bulan
Dalam skenario ini, meskipun gaji masa percobaan kamu diset lebih rendah (Rp4.000.000) dibandingkan gaji setelah tetap (Rp5.000.000), nominal Rp4.000.000 tersebut masih berada di atas batas minimal UMK wilayah Sumedang (Rp3.500.000). Maka, skema penawaran kerja ini sah dan legal secara hukum.
Sebaliknya, jika gaji setelah tetap yang dijanjikan adalah Rp4.000.000 dan perusahaan memotongnya menjadi 80% saat masa percobaan (sehingga menjadi Rp3.200.000), maka penawaran tersebut melanggar hukum karena angka Rp3.200.000 berada di bawah UMK setempat.
Hal-Hal Penting yang Harus Kamu Cermati dalam Kontrak Kerja
Sebelum menandatangani dokumen perjanjian kerja yang memuat klausul masa percobaan dan penyesuaian gaji, ada beberapa poin teknis yang wajib kamu teliti:
- Kepastian Angka Nominal: Pastikan angka gaji masa percobaan dan angka gaji setelah lulus masa percobaan tertulis secara spesifik dalam nominal Rupiah, bukan sekadar persentase atau janji lisan.
- Kriteria Kelulusan Evaluasi: Tanyakan indikator kinerja (KPI) apa saja yang menjadi tolok ukur kelulusan masa percobaan kamu agar penyesuaian gaji setelah 3 bulan dapat dicapai secara terukur.
- Kepesertaan BPJS: Perusahaan tetap wajib mendaftarkan kamu ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sejak hari pertama kamu mulai bekerja pada masa percobaan.
Jika kamu ingin menjajaki peluang skema kuliah yang fleksibel sambil mengasah keahlian kerja di dunia nyata, fasilitas seperti Hybrid Class No Ribet dapat menjadi pilihan tepat untuk menyeimbangkan karier dan pendidikan tanpa hambatan operasional.
Menyiapkan Diri Menjadi SDM Profesional Bersama Universitas Ma’soem
Universitas Ma’soem hadir sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung yang mencetak lulusan berkualifikasi siap kerja, berjiwa wirausaha, serta memegang teguh nilai-nilai akhlakul karimah. Kampus ini memahami kebutuhan industri modern dengan merancang kurikulum yang relevan, fleksibel, dan terintegrasi dengan dunia kerja. Informasi mengenai berbagai program studi unggulan dapat kamu pelajari secara mendalam melalui beberapa pilihan jurusan.
Selain itu, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja atau memiliki kesibukan lain namun tetap ingin menempuh gelar sarjana tanpa mengganggu rutinitas harian, kampus menyediakan sistem perkuliahan terpadu melalui fasilitas Hybrid Class No Ribet. Program ini menjadi solusi tepat untuk meraih gelar akademik berkulitas dengan fleksibilitas tinggi.
Guna memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan berkualitas, kampus juga menyediakan skema bantuan pendidikan dan program Beasiswa yang menarik bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis.
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru
Langkah awal menuju karier impian di dunia industri kreatif digital dimulai dari sini. Dapatkan informasi selengkapnya mengenai jadwal penerimaan, alur pendaftaran, serta rincian program studi melalui kanal layanan resmi:
- Situs Layanan PMB: pmb.masoemuniversity.com
- Konsultasi WhatsApp: +62 851 8563 4253
- Akun Instagram Resmi: @masoem_university
