Undang-undang merupakan salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Berbagai aturan mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga perlindungan masyarakat dibentuk melalui proses legislasi yang melibatkan lembaga negara. Dalam proses tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi.
Namun, pembuatan undang-undang tidak dilakukan secara sepihak oleh DPR. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama pemerintah, hingga pengesahan dan pengundangan. Setiap tahap memiliki mekanisme tersendiri agar peraturan yang dihasilkan memiliki landasan hukum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mengenal Fungsi Legislasi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang
DPR merupakan lembaga negara yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Meskipun demikian, setiap rancangan undang-undang (RUU) harus dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.
Selain DPR dan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat terlibat dalam pembentukan undang-undang, khususnya untuk materi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.
1. Perencanaan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Tahap pertama dalam proses pembuatan undang-undang adalah perencanaan. Pada tahap ini, DPR bersama pemerintah dan DPD menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yaitu daftar prioritas rancangan undang-undang yang direncanakan untuk dibentuk dalam periode tertentu.
Prolegnas berfungsi menentukan kebutuhan pembentukan peraturan berdasarkan perkembangan masyarakat, kondisi hukum, dan kepentingan nasional. Tidak semua usulan RUU dapat langsung dibahas karena perlu mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas.
Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas meliputi:
- Kebutuhan hukum masyarakat yang belum memiliki pengaturan memadai.
- Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
- Kebutuhan memperbaiki atau mengganti undang-undang yang sudah tidak sesuai.
- Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
Melalui perencanaan tersebut, pembentukan undang-undang diharapkan berlangsung lebih terarah dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan sesaat.
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Setelah masuk dalam perencanaan legislasi, tahap berikutnya adalah penyusunan RUU. Rancangan undang-undang dapat berasal dari tiga pihak, yaitu DPR, Presiden, atau DPD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Apabila RUU berasal dari DPR, penyusunannya dapat dilakukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi (Baleg). Sementara itu, pemerintah dapat mengajukan RUU melalui Presiden.
Dalam proses penyusunan, RUU pada umumnya dilengkapi Naskah Akademik. Dokumen ini berisi kajian ilmiah mengenai alasan pembentukan peraturan, permasalahan yang ingin diselesaikan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta arah pengaturan yang diusulkan.
Naskah Akademik membantu memastikan bahwa rancangan undang-undang tidak dibuat tanpa dasar yang jelas. Terdapat beberapa pengecualian kewajiban penyusunan Naskah Akademik, antara lain untuk RUU APBN dan RUU tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang.
3. Pembahasan RUU Bersama Pemerintah
Tahap pembahasan menjadi salah satu bagian penting karena DPR dan pemerintah mulai mendiskusikan isi rancangan undang-undang secara lebih mendalam. Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.
Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan tingkat pertama dilaksanakan melalui rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus bersama pemerintah. DPD dapat dilibatkan apabila RUU berkaitan dengan kewenangannya.
Kegiatan dalam tahap ini meliputi:
- Penyampaian pengantar musyawarah.
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
- Penyampaian pendapat mini dari fraksi, pemerintah, dan DPD sesuai ketentuan.
DIM berisi daftar persoalan, usulan perubahan, atau masukan terhadap pasal-pasal dalam RUU. Melalui pembahasan tersebut, setiap ketentuan dapat diperiksa dan disesuaikan sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Pembicaraan Tingkat II
Setelah pembahasan tingkat pertama selesai, RUU dibawa ke rapat paripurna DPR. Pada tahap ini, dilakukan penyampaian laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir fraksi sebelum pengambilan keputusan.
Rapat paripurna kemudian menentukan apakah RUU memperoleh persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jika disetujui, rancangan tersebut dapat melanjutkan proses menuju pengesahan.
4. Pengesahan oleh Presiden
RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, Presiden memiliki waktu paling lama 30 hari untuk menandatangani RUU tersebut.
Apabila Presiden tidak menandatanganinya dalam jangka waktu tersebut, RUU tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ketentuan ini memastikan bahwa proses legislasi yang telah memperoleh persetujuan bersama tidak terhambat hanya karena tidak adanya tanda tangan Presiden.
5. Pengundangan agar Undang-Undang Berlaku
Setelah disahkan atau dinyatakan sah berdasarkan ketentuan konstitusi, undang-undang memasuki tahap pengundangan. Pada tahap ini, peraturan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat.
Pengundangan menjadi bagian penting karena memberikan kepastian mengenai keberadaan suatu peraturan dalam sistem hukum nasional. Sejak diundangkan, undang-undang berlaku sesuai ketentuan tanggal mulai berlakunya yang tercantum di dalamnya.
Masyarakat Juga Memiliki Hak Berpartisipasi dalam Pembuatan Undang-Undang
Pembuatan undang-undang bukan hanya urusan DPR dan pemerintah. Masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), konsultasi publik, audiensi, seminar, lokakarya, maupun diskusi akademik. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar aturan yang dibentuk tidak hanya memenuhi kepentingan lembaga negara, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang akan terdampak.
Pemahaman mengenai proses legislasi penting bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari ilmu sosial, hukum, pemerintahan, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemampuan memahami kebijakan publik dan sistem ketatanegaraan membantu mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menilai berbagai keputusan pemerintah.
Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, Ma’soem University turut menyediakan lingkungan pembelajaran yang relevan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), mahasiswa dapat memilih program studi Bimbingan dan Konseling (BK) serta Pendidikan Bahasa Inggris. Pemahaman mengenai hukum, demokrasi, dan kebijakan publik juga dapat menjadi wawasan pendukung bagi mahasiswa dalam menjalankan peran sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
