Isu tentang adanya Tunjangan Hari Raya atau THR untuk penerima bansos kembali mencuat menjelang akhir tahun. Banyak informasi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp, mengklaim bahwa penerima PKH dan BPNT akan menerima THR tambahan. Informasi ini tentu membuat…
Salah sasaran menjadi salah satu masalah klasik dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Ada keluarga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara ada keluarga mampu yang justru terdaftar sebagai penerima. Masalah ini tentu merugikan banyak pihak, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan.…
Aplikasi Cek Bansos yang disediakan Kementerian Sosial tidak hanya berfungsi untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial. Ia juga dilengkapi fitur Usul dan Sanggah yang memungkinkan masyarakat mengajukan perbaikan data jika ada ketidaksesuaian. Fitur ini sangat penting, terutama bagi mereka yang…
Kasus warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, yang kehilangan akses bansos menjadi perhatian publik. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial mendadak tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah data desil mereka tidak ditemukan dalam Data Tunggal Sosial dan…
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Agar data yang digunakan selalu akurat dan mutakhir, DTSEN diperbarui secara berkala. Pemutakhiran ini mencakup berbagai aspek, termasuk desil, yaitu tingkat kesejahteraan keluarga.…
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN kini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. DTSEN mengelompokkan keluarga berdasarkan desil, yaitu tingkat kesejahteraan yang terbagi dalam sepuluh kelompok. Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bansos, sedangkan…
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN kini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. DTSEN mengelompokkan keluarga berdasarkan desil, yaitu tingkat kesejahteraan yang terbagi dalam sepuluh kelompok. Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bansos, sedangkan…
Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan bahwa sebanyak 1,49 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Sebagai tindak lanjut, bantuan bagi KPM yang terindikasi akan ditangguhkan sementara, menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Keputusan ini tentu…
Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan fitur “Berhenti Judol” di aplikasi SIKS-NG. Fitur ini dirancang untuk membantu penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi online agar bisa menghentikan aktivitas tersebut…
Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan temuan mengejutkan: sebanyak 1,49 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Temuan ini muncul setelah dilakukan pencocokan data antara penerima bansos dengan data transaksi keuangan yang mencurigakan. Akibatnya, bantuan…
Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Sosial. Sebanyak 1,49 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Data ini muncul setelah dilakukan pencocokan antara data penerima bansos dengan data transaksi keuangan yang mencurigakan. Temuan ini tentu…
Selama bertahun-tahun, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Namun, mulai tahun 2026, pemerintah beralih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.…
