Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kondisi geografis yang luas, perbedaan tingkat kesejahteraan, keterbatasan infrastruktur, hingga akses transportasi membuat kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas belum sepenuhnya sama di setiap daerah. Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses tersebut, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah bagi peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.
Pertanyaannya, apakah Sekolah Rakyat benar-benar bisa menjangkau semua daerah di Indonesia?
Sekolah Rakyat untuk Memperluas Akses Pendidikan
Sekolah Rakyat bukan ditujukan untuk menggantikan sekolah yang sudah ada. Pemerintah menempatkannya sebagai pelengkap untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai. Pemetaan lokasi juga diarahkan pada wilayah yang membutuhkan intervensi, termasuk daerah yang menghadapi kendala ekonomi, geografis, dan sosial.
Sasaran tersebut membuat Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang lebih spesifik dibandingkan sekolah umum. Program ini tidak sekadar menambah jumlah satuan pendidikan, tetapi juga berusaha mendekatkan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Pendekatan tersebut penting karena pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah. Ketersediaan guru, fasilitas belajar, kualitas pembelajaran, transportasi, serta kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan juga ikut menentukan apakah seorang anak benar-benar dapat bersekolah.
Apakah Sekolah Rakyat Bisa Menjangkau Semua Daerah?
Secara konsep, Sekolah Rakyat memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pendidikan. Namun, menjangkau seluruh daerah Indonesia merupakan tantangan yang tidak sederhana.
Indonesia memiliki wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang sangat beragam. Sekolah di kawasan perkotaan relatif lebih mudah memperoleh akses terhadap tenaga pendidik, jaringan internet, fasilitas kesehatan, transportasi, dan berbagai sumber belajar. Kondisinya dapat berbeda di wilayah terpencil, kepulauan kecil, kawasan perbatasan, atau daerah yang akses jalannya masih terbatas.
Karena itu, perluasan Sekolah Rakyat sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pemetaan calon peserta didik, agar sekolah benar-benar berada di lokasi yang membutuhkan.
- Ketersediaan tenaga pendidik, termasuk guru yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan siswa.
- Sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas, asrama, sanitasi, fasilitas kesehatan, hingga akses internet.
- Akses transportasi, khususnya bagi calon peserta didik yang tinggal jauh dari lokasi sekolah.
- Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, agar pembangunan dan operasional sekolah dapat berjalan berkelanjutan.
- Pemanfaatan teknologi, terutama untuk memperluas sumber belajar dan mendukung pembelajaran di wilayah dengan keterbatasan tenaga ahli.
Pemerintah sendiri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas Sekolah Rakyat. Pada Juni 2026, Kemendikdasmen menyebut kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam memperluas akses pendidikan bermutu.
Data Menjadi Kunci Pemerataan Pendidikan
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat adalah ketepatan sasaran. Program ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar penjangkauan calon peserta didik. Dokumen panduan Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penjangkauan tersebut diarahkan kepada kelompok kesejahteraan terendah, terutama desil 1 dan 2.
Penggunaan data membantu pemerintah menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi. Namun, data tetap perlu diperbarui dan diverifikasi di lapangan. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah, sementara karakteristik geografis dan sosial setiap wilayah juga berbeda.
Karena itu, mekanisme penjangkauan aktif menjadi penting. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendaftaran masyarakat, tetapi juga melakukan penjangkauan melalui pendamping sosial serta verifikasi kondisi calon peserta didik.
Tantangan Guru dan Kualitas Pembelajaran
Membangun gedung sekolah merupakan satu bagian dari pemerataan pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Sekolah Rakyat membutuhkan guru yang mampu memahami karakteristik peserta didik dari latar belakang sosial dan kemampuan belajar yang beragam. Pendekatan pembelajaran juga perlu fleksibel. Kemendikdasmen menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan Multi-Entry Multi-Exit, sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar sesuai kapasitas dan perkembangan masing-masing.
Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan juga membutuhkan penguatan kompetensi tenaga pendidik. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu melakukan pendampingan, memahami kebutuhan siswa, dan menyesuaikan strategi pembelajaran.
Perguruan tinggi memiliki ruang untuk mendukung kebutuhan tersebut melalui pendidikan calon tenaga pendidik. Salah satunya adalah Ma’soem University yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Saat ini, FKIP Ma’soem University memiliki dua program studi, yaitu Bimbingan dan Konseling (BK) serta Pendidikan Bahasa Inggris.
Program BK relevan dalam konteks pendampingan peserta didik karena mempersiapkan mahasiswa memahami layanan bimbingan, perkembangan individu, serta kebutuhan siswa dalam lingkungan pendidikan. Sementara itu, Pendidikan Bahasa Inggris berfokus pada kompetensi bahasa sekaligus kemampuan mengajarkan bahasa secara efektif.
Kehadiran perguruan tinggi seperti Ma’soem University dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kependidikan. Peran perguruan tinggi tentu tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sekolah, tetapi dapat mendukung penguatan kompetensi tenaga pendidikan melalui pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pemerataan Tidak Hanya Soal Membangun Sekolah
Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak sekolah yang berdiri.
Pemerataan yang lebih menyeluruh membutuhkan kesinambungan antara akses, mutu, dan keberlanjutan. Sekolah yang berada di daerah terpencil tetap membutuhkan guru berkualitas, fasilitas yang layak, dukungan teknologi, layanan kesehatan, serta sistem pendampingan yang sesuai kebutuhan peserta didik.
Pada 2025, pemerintah menargetkan perluasan tahap awal Sekolah Rakyat hingga puluhan lokasi, sementara perkembangan program terus berlangsung pada 2026. Di Cirebon sendiri, misalnya, telah tercatat Sekolah Rakyat Menengah Pertama Terintegrasi 1 Cirebon sebagai satuan pendidikan negeri pada data resmi Kemendikdasmen.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat mulai menjadi bagian dari lanskap pendidikan di berbagai daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan jumlah satuan pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah Sekolah Rakyat dapat menjangkau semua daerah tidak hanya bergantung pada jumlah sekolah yang dibangun. Jawabannya juga ditentukan oleh ketepatan pemetaan kebutuhan, pemerataan guru, kesiapan infrastruktur, koordinasi pemerintah, serta kemampuan menghadirkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakter setiap wilayah.
Informasi Kontak Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
