Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan masyarakat di tingkat nasional. Namun, keanggotaan DPR tidak selalu berlangsung sampai akhir masa jabatan. Dalam kondisi tertentu, seorang anggota DPR dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Pemberhentian anggota DPR memiliki mekanisme hukum yang harus dipatuhi. Proses tersebut tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan sepihak atau tekanan dari pihak tertentu. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Apa yang Dimaksud dengan Pemberhentian Anggota DPR?
Pemberhentian anggota DPR merupakan proses berakhirnya status seseorang sebagai anggota dewan sebelum masa jabatannya selesai. Dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme ini dikenal sebagai Pemberhentian Antarwaktu (PAW).
Berdasarkan Pasal 239 UU MD3, anggota DPR dapat berhenti antarwaktu karena tiga keadaan, yaitu:
- Meninggal dunia.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- Diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberhentian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas agar pergantian anggota DPR tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. Artinya, seseorang tidak dapat kehilangan statusnya sebagai anggota DPR hanya karena perbedaan pendapat politik atau desakan publik tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Alasan Anggota DPR Dapat Diberhentikan
Tidak semua pelanggaran atau persoalan yang melibatkan anggota DPR secara otomatis menyebabkan pemberhentian. Pasal 239 ayat (2) UU MD3 mengatur sejumlah kondisi yang dapat menjadi alasan pemberhentian antarwaktu.
Beberapa alasan tersebut meliputi:
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun.
- Melanggar sumpah atau janji jabatan serta kode etik DPR.
- Dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- Diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR.
- Melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam UU MD3.
- Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menjadi anggota partai politik lain.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian dapat berkaitan dengan persoalan hukum, pelanggaran etik, maupun status keanggotaan partai politik. Setiap alasan memiliki prosedur penanganan yang perlu diperhatikan sebelum pemberhentian ditetapkan.
Bagaimana Tahapan Pemberhentian Anggota DPR?
Proses pemberhentian anggota DPR melibatkan beberapa pihak, termasuk partai politik, pimpinan DPR, Presiden, dan dalam kondisi tertentu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Secara umum, tahapan pemberhentian dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Pengajuan usulan pemberhentian
Untuk alasan tertentu, pimpinan partai politik mengajukan usulan pemberhentian kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Ketentuan ini berlaku, antara lain, untuk pemberhentian karena meninggal dunia, pengunduran diri, putusan pidana berkekuatan hukum tetap, usulan partai politik, pemberhentian dari keanggotaan partai, atau keanggotaan partai politik lain.
2. Penyampaian usulan oleh pimpinan DPR
Setelah menerima usulan pemberhentian, pimpinan DPR wajib menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden paling lama tujuh hari. Penyampaian ini bertujuan memperoleh peresmian pemberhentian sesuai ketentuan hukum.
3. Peresmian oleh Presiden
Presiden meresmikan pemberhentian anggota DPR paling lama 14 hari sejak menerima usulan dari pimpinan DPR. Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses administratif pemberhentian antarwaktu.
4. Penanganan melalui mekanisme etik apabila diperlukan
Apabila pemberhentian berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik atau aduan tertentu, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat terlibat sesuai kewenangannya. Dalam kondisi yang diatur undang-undang, MKD menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan.
Apa Perbedaan Pemberhentian dan Penonaktifan Anggota DPR?
Istilah pemberhentian dan penonaktifan sering dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya berbeda secara hukum.
Pemberhentian antarwaktu merupakan proses resmi yang mengakhiri status seseorang sebagai anggota DPR. Sementara itu, penonaktifan yang diumumkan oleh partai politik tidak serta-merta mengakhiri keanggotaan seseorang di DPR.
Artinya, selama proses pemberhentian belum ditetapkan sesuai mekanisme hukum, status keanggotaan DPR tidak otomatis hilang hanya karena adanya keputusan internal partai untuk menonaktifkan kadernya.
Perbedaan ini penting dipahami masyarakat agar tidak keliru menafsirkan pengumuman politik sebagai keputusan pemberhentian yang sudah memiliki akibat hukum.
Bagaimana Proses Penggantian Anggota DPR yang Diberhentikan?
Setelah seorang anggota DPR resmi berhenti antarwaktu, kursi yang ditinggalkan tidak dibiarkan kosong sampai pemilihan umum berikutnya. UU MD3 mengatur mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) untuk mengisi posisi tersebut.
Berdasarkan Pasal 242 UU MD3, anggota DPR yang diberhentikan digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama.
Apabila calon pengganti tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR, penggantian dilakukan oleh calon berikutnya berdasarkan urutan perolehan suara.
Anggota DPR pengganti kemudian melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. Mekanisme ini bertujuan menjaga keterwakilan politik masyarakat sekaligus memastikan fungsi lembaga legislatif tetap berjalan.
Pentingnya Memahami Mekanisme Pemberhentian DPR dalam Pendidikan Politik
Pemahaman mengenai pemberhentian anggota DPR menjadi bagian penting dari pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pengetahuan tersebut, masyarakat dapat mengetahui batas kewenangan partai politik, peran lembaga negara, serta prosedur yang harus dilalui dalam pergantian wakil rakyat.
Mahasiswa juga perlu memahami persoalan ini karena pemberhentian anggota DPR berkaitan langsung dengan sistem demokrasi, hukum tata negara, dan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, Ma’soem University dapat menjadi lingkungan pembelajaran untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai persoalan sosial, politik, dan hukum melalui kegiatan akademik. Pembelajaran yang kritis membantu mahasiswa memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kehidupan bernegara.
Kajian mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPR juga dapat menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
