Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan konstitusional lainnya. Perannya membuat posisi anggota MPR cukup strategis dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia.
Banyak orang menganggap bahwa untuk menjadi anggota MPR, seseorang harus mengikuti pemilihan khusus yang diselenggarakan secara langsung. Padahal, prosesnya tidak demikian. Keanggotaan MPR berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Artinya, seseorang perlu mengikuti proses pencalonan sebagai anggota DPR atau DPD terlebih dahulu.
Mengenal Struktur Keanggotaan MPR
Berdasarkan Pasal 2 UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Kedua unsur tersebut memiliki jalur pemilihan yang berbeda.
Anggota DPR berasal dari partai politik yang memperoleh kursi melalui pemilu legislatif. Sementara itu, anggota DPD dipilih secara perseorangan untuk mewakili daerah atau provinsi. Keduanya kemudian menjadi bagian dari keanggotaan MPR.
Perlu dipahami bahwa masyarakat tidak memilih anggota MPR melalui surat suara tersendiri. Pemilih menentukan pilihan untuk DPR dan DPD, kemudian calon yang terpilih dari kedua lembaga tersebut secara otomatis menjadi anggota MPR setelah melalui proses penetapan dan pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.
1. Menjadi Anggota DPR Melalui Partai Politik
Salah satu jalur untuk menjadi anggota MPR adalah mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Jalur ini mengharuskan seseorang menjadi calon legislatif melalui partai politik peserta pemilu.
Berikut beberapa tahapan yang perlu dilalui:
- Bergabung dengan partai politik: Calon perlu memiliki dukungan dan mengikuti mekanisme pencalonan dari partai politik peserta pemilu.
- Memenuhi persyaratan calon legislatif: Persyaratan mencakup ketentuan usia, pendidikan, kewarganegaraan, serta persyaratan administratif lainnya sesuai undang-undang.
- Didaftarkan sebagai calon anggota DPR: Partai politik mengajukan daftar calon anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Mengikuti kampanye pemilu: Calon memperkenalkan diri, menyampaikan program, dan menjelaskan gagasan kepada masyarakat sesuai aturan kampanye.
- Memperoleh suara dan kursi: Calon harus memperoleh dukungan pemilih melalui mekanisme pemilu legislatif. Penentuan calon terpilih mengikuti perolehan suara partai dan suara calon sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah ditetapkan sebagai anggota DPR dan dilantik, seseorang secara otomatis menjadi bagian dari MPR.
2. Menjadi Anggota DPD Melalui Jalur Perseorangan
Selain melalui DPR, seseorang juga dapat menjadi anggota MPR melalui DPD. Berbeda dari pencalonan DPR, calon anggota DPD tidak mewakili partai politik, melainkan maju secara perseorangan untuk memperjuangkan aspirasi daerah.
Tahapan yang perlu dilakukan antara lain:
- Memenuhi persyaratan pencalonan: Calon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Mengumpulkan dukungan masyarakat: Pencalonan anggota DPD membutuhkan dukungan pemilih yang dibuktikan melalui persyaratan administrasi dan sebaran dukungan di daerah pemilihan.
- Mendaftarkan diri ke KPU: Calon mengajukan dokumen pencalonan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan.
- Mengikuti tahapan pemilu: Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, calon dapat mengikuti kampanye untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kepada masyarakat.
- Memperoleh suara terbanyak: Calon yang memperoleh suara sesuai ketentuan penetapan anggota DPD akan mendapatkan kursi perwakilan daerah.
Anggota DPD yang terpilih kemudian menjadi bagian dari MPR bersama anggota DPR.
3. Memahami Persyaratan Menjadi Anggota MPR
Karena anggota MPR berasal dari DPR dan DPD, persyaratan untuk menjadi anggota MPR mengikuti ketentuan pencalonan pada masing-masing lembaga. Persyaratan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.
Secara umum, calon anggota DPR maupun DPD harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti:
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia paling rendah 21 tahun.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
- Mampu berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- Memenuhi persyaratan hukum dan administratif lainnya.
- Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Terdapat pula persyaratan khusus yang berbeda antara calon DPR dan DPD, terutama terkait partai politik dan dukungan perseorangan. Oleh karena itu, calon perlu memeriksa ketentuan terbaru dari KPU sebelum mengikuti proses pencalonan.
4. Mengikuti Proses Pelantikan Anggota MPR
Setelah pemilu selesai, KPU melakukan penghitungan suara dan menetapkan calon terpilih berdasarkan ketentuan yang berlaku. Calon yang berhasil memperoleh kursi DPR atau DPD selanjutnya mengikuti proses pengucapan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Keanggotaan MPR memiliki masa jabatan selama lima tahun dan berakhir ketika anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Tidak ada proses seleksi tambahan untuk menjadi anggota MPR karena keanggotaannya berasal dari anggota DPR dan DPD yang telah terpilih.
5. Kemampuan yang Perlu Dipersiapkan untuk Menjadi Anggota MPR
Memenuhi persyaratan administratif dan berhasil memenangkan pemilu merupakan langkah penting. Namun, seseorang yang ingin berkarier sebagai anggota MPR juga perlu mempersiapkan kemampuan yang mendukung pelaksanaan tugas kenegaraan.
Beberapa kemampuan yang perlu dikembangkan meliputi:
Memahami ilmu politik dan ketatanegaraan. Pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, konstitusi, pembagian kekuasaan, serta fungsi lembaga negara menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Memiliki kemampuan komunikasi publik. Anggota MPR perlu menyampaikan gagasan, menjelaskan kebijakan, serta berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Mampu berpikir kritis. Kemampuan menganalisis persoalan sosial, politik, dan hukum diperlukan ketika membahas perubahan konstitusi maupun kepentingan nasional.
Memiliki integritas dan tanggung jawab. Jabatan sebagai wakil rakyat menuntut sikap jujur, disiplin, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Mampu menyerap aspirasi masyarakat. Anggota MPR perlu memahami kebutuhan masyarakat dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
6. Apakah Harus Kuliah di Jurusan Politik untuk Menjadi Anggota MPR?
Tidak. Undang-undang tidak mewajibkan calon anggota DPR maupun DPD berasal dari jurusan Ilmu Politik atau Ilmu Pemerintahan. Persyaratan pendidikan minimal untuk pencalonan adalah tamat SMA atau sederajat.
Meskipun demikian, pendidikan tinggi dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan membangun keterampilan yang relevan. Mahasiswa dapat mempelajari sistem pemerintahan, hukum, komunikasi, kebijakan publik, hingga dinamika masyarakat melalui perkuliahan dan kegiatan organisasi.
Ma’soem University sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung dapat menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan akademik dan sosial. Lingkungan perkuliahan dapat dimanfaatkan untuk melatih komunikasi, kepemimpinan, berpikir kritis, serta kemampuan berorganisasi.
Bagi mahasiswa yang tertarik pada bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Ma’soem University menyediakan program studi Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Bahasa Inggris. Kedua bidang tersebut juga dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun bukan jalur khusus untuk menjadi anggota MPR.
Kesempatan untuk berkarier sebagai anggota MPR terbuka bagi warga negara yang memenuhi persyaratan dan berhasil memperoleh mandat rakyat melalui pemilu. Karena itu, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pencalonan politik, tetapi juga pengetahuan, pengalaman organisasi, kemampuan berkomunikasi, dan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
