Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan MPR tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan kemerdekaan dan proses pembentukan konstitusi negara. Sejak awal berdirinya, lembaga ini mengalami berbagai perubahan, baik dari segi kedudukan, kewenangan, maupun hubungan dengan lembaga negara lainnya.
Memahami sejarah pembentukan MPR menjadi hal penting untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berkembang dari masa ke masa. Perubahan tersebut juga mencerminkan upaya bangsa Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Awal Pembentukan MPR Setelah Kemerdekaan Indonesia
Sejarah pembentukan MPR berkaitan erat dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketentuan tersebut menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Namun, pada awal kemerdekaan, MPR belum dapat dibentuk secara langsung karena kondisi negara masih berada dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Untuk mengatasi keadaan tersebut, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 memberikan kewenangan sementara kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Ketentuan ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan.
Pembentukan MPRS pada Masa Demokrasi Terpimpin
Dalam perkembangannya, lembaga MPR mulai dibentuk melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Pembentukan MPRS dilakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 setelah sebelumnya Indonesia menggunakan UUD Sementara 1950.
Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan MPRS. Keanggotaan lembaga ini terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta golongan yang ditetapkan oleh Presiden.
MPRS memiliki tugas menjalankan fungsi permusyawaratan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan dan pelaksanaan kewenangan MPRS sangat dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Soekarno.
Salah satu peristiwa penting dalam sejarah MPRS adalah penetapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963. Keputusan tersebut kemudian menjadi salah satu contoh penyimpangan terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dalam kehidupan ketatanegaraan.
Perubahan Kedudukan MPR pada Masa Orde Baru
Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen. Lembaga ini memiliki sejumlah kewenangan penting, seperti menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD.
Pada masa ini, MPR menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap lima tahun sekali, lembaga tersebut menyelenggarakan sidang umum untuk menentukan arah kebijakan negara sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Namun, praktik ketatanegaraan pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan MPR belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara demokratis. Komposisi keanggotaan dan proses politik yang berlangsung turut memengaruhi independensi lembaga tersebut.
Kondisi ini kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya tuntutan reformasi pada 1998, termasuk perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Reformasi 1998 dan Amandemen UUD 1945
Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu agenda utamanya adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan, dan menciptakan mekanisme pengawasan antarlembaga negara.
Amandemen UUD 1945 dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut memberikan dampak besar terhadap kedudukan dan kewenangan MPR.
Salah satu perubahan paling mendasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah perubahan, rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Artinya, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sejak 2004.
Kedudukan dan Tugas MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Saat Ini
Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
Kewenangan MPR saat ini diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 serta sejumlah ketentuan lainnya. Beberapa tugas dan wewenang MPR meliputi:
- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD.
- Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya berdasarkan mekanisme yang diatur UUD.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa MPR memiliki fungsi yang lebih terarah dalam menjaga konstitusi dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Kedudukannya tidak lagi berada di atas lembaga negara lainnya, tetapi menjalankan kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Pentingnya Memahami Sejarah MPR bagi Mahasiswa
Sejarah pembentukan MPR memberikan gambaran bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak terbentuk secara instan. Perubahan kedudukan dan kewenangannya merupakan bagian dari proses panjang dalam memperkuat demokrasi dan menerapkan prinsip pembatasan kekuasaan.
Bagi mahasiswa, pemahaman mengenai MPR dapat menjadi dasar untuk mempelajari hukum tata negara, pendidikan kewarganegaraan, ilmu politik, dan sistem pemerintahan Indonesia. Pengetahuan tersebut juga membantu mahasiswa memahami hubungan antara konstitusi, lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi.
Ma’soem University sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung turut menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan wawasan akademik dan kemampuan berpikir kritis. Melalui program studi yang tersedia, termasuk Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Bahasa Inggris di lingkungan FKIP, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi sesuai bidang keilmuan masing-masing. Pemahaman tentang kehidupan bernegara juga menjadi bagian penting dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai warga negara.
Informasi Ma’soem University
No. WhatsApp: 085185634253
Instagram: @masoem_university
Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
