Peran Dosen dan Kampus dalam Mencegah Cancel Culture yang Berujung Perundungan

Cancel culture yang berujung pada perundungan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan menghimbau mahasiswa untuk berperilaku baik. Ia adalah masalah sistemik yang membutuhkan intervensi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab, terutama dosen dan pengelola kampus. Tanpa peran aktif dari mereka, upaya pencegahan akan selalu bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah. Dosen dan kampus memiliki posisi strategis untuk menciptakan lingkungan yang mencegah cancel culture berubah menjadi perundungan, sekaligus melindungi mahasiswa yang menjadi korban.

Peran Dosen dalam Pencegahan

Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah cancel culture yang berujung perundungan. Peran pertama adalah sebagai teladan. Dosen adalah figur yang dilihat dan ditiru oleh mahasiswa. Cara dosen menanggapi perbedaan pendapat, mengelola konflik, dan memperlakukan mahasiswa akan menjadi contoh yang diikuti. Jika dosen menunjukkan sikap yang menghargai dialog dan menolak penghakiman, mahasiswa cenderung meniru sikap tersebut.

Peran kedua adalah sebagai fasilitator dialog. Dosen dapat menciptakan ruang-ruang dialog yang terstruktur di dalam kelas, di mana mahasiswa dapat berlatih menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan berbeda, dan menyelesaikan perbedaan secara sehat. Ruang ini menjadi laboratorium bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara etis.

Peran ketiga adalah sebagai pelindung. Dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa yang menjadi target perundungan mendapat perlindungan dan dukungan. Mereka perlu peka terhadap tanda-tanda perundungan di kelas atau di media sosial, dan mengambil tindakan yang tepat ketika tanda-tanda tersebut muncul.

Peran keempat adalah sebagai pendidik etika. Dosen perlu mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam mata kuliah yang mereka ampu, sehingga mahasiswa memahami dampak dari tindakan mereka di ruang digital dan pentingnya berinteraksi secara etis.

Peran Kampus dalam Pencegahan

Kampus sebagai institusi memiliki peran yang lebih luas dalam mencegah cancel culture yang berujung perundungan. Peran pertama adalah menetapkan kebijakan yang jelas. Kampus perlu memiliki kebijakan yang mengatur tentang perundungan, doxing, dan penghakiman massal, termasuk definisi, sanksi, dan mekanisme penegakannya. Kebijakan ini harus diketahui oleh seluruh mahasiswa dan dosen, dan ditegakkan secara konsisten.

Peran kedua adalah menyediakan mekanisme pelaporan yang aman. Kampus perlu menyediakan saluran pelaporan yang melindungi pelapor dan korban, serta memastikan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan adil. Mekanisme ini harus mudah diakses dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelapor.

Peran ketiga adalah menyediakan layanan konseling. Kampus perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses bagi mahasiswa yang menjadi korban perundungan. Layanan ini harus ditangani oleh profesional yang terlatih dan mampu memberikan dukungan yang tepat.

Peran keempat adalah membangun budaya akademik yang sehat. Kampus perlu menciptakan budaya yang menghargai dialog, perbedaan pendapat, dan integritas akademik. Budaya ini tidak bisa dibangun dalam sekejap, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak.

Tabel Peran dan Tanggung Jawab

PihakPeranTanggung Jawab Konkret
DosenTeladanMenunjukkan sikap menghargai dialog
DosenFasilitatorMenciptakan ruang diskusi yang aman
DosenPelindungMelindungi mahasiswa dari perundungan
KampusPembuat kebijakanMenetapkan aturan yang jelas tentang perundungan
KampusPenyedia layananMenyediakan konseling dan mekanisme pelaporan
KampusPembangun budayaMenciptakan budaya akademik yang sehat

Tantangan yang Dihadapi

Menerapkan peran-peran tersebut bukan tanpa tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya kesadaran. Banyak dosen dan pengelola kampus yang belum menyadari betapa seriusnya dampak cancel culture yang berujung perundungan. Mereka mungkin menganggapnya sebagai fenomena yang wajar atau bahkan bagian dari dinamika mahasiswa.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya. Kampus mungkin memiliki kebijakan yang baik, tetapi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkannya. Layanan konseling yang terbatas, fasilitator yang kurang terlatih, dan mekanisme pelaporan yang tidak efektif menjadi hambatan dalam implementasi.

Tantangan ketiga adalah resistensi budaya. Dalam beberapa lingkungan, perundungan dianggap sebagai hal yang wajar, atau bahkan sebagai bentuk solidaritas. Mengubah budaya ini membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit.

Tantangan keempat adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, pelaku perundungan adalah mahasiswa yang memiliki pengaruh atau koneksi, sehingga sulit untuk ditindak. Kampus perlu memiliki keberanian untuk menindak siapa pun yang melanggar aturan, tanpa memandang status atau pengaruhnya.

Langkah Konkret

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:

  1. Pelatihan bagi dosen. Dosen perlu dilatih tentang cara mengenali dan menangani perundungan, serta cara menciptakan ruang dialog yang aman.
  2. Sosialisasi kebijakan. Kebijakan tentang perundungan perlu disosialisasikan secara luas, sehingga seluruh mahasiswa dan dosen memahaminya.
  3. Penguatan layanan konseling. Kampus perlu memperkuat layanan konseling dengan menambah tenaga profesional dan memperluas akses.
  4. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi. Sistem pelaporan harus terintegrasi dengan unit-unit terkait, sehingga laporan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan koordinatif.
  5. Monitoring dan evaluasi. Kampus perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ada berjalan efektif.

Universitas Ma’soem memandang peran dosen dan kampus sebagai kunci dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan sehat. Artikel tentang peran kampus mencegah perundungan akibat cancel culture di situs Universitas Ma’soem membahas bagaimana institusi pendidikan dapat mengambil peran aktif dalam pencegahan. Dengan lima fakultas unggulan—Fakultas Teknik (Teknik Informatika dan Teknik Industri), Fakultas Komputer, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan—Universitas Ma’soem berkomitmen menciptakan lingkungan akademik yang menghargai dialog, melindungi mahasiswa, dan mencegah segala bentuk perundungan.

Info Kontak Universitas Ma’soem: