Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden merupakan dua lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keduanya menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi tetap memiliki hubungan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Hubungan tersebut berkaitan dengan pelantikan Presiden, pemberhentian Presiden, serta pelaksanaan prinsip demokrasi dan konstitusi.
Untuk memahami hubungan MPR dan Presiden, perlu diketahui bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perubahan tersebut memengaruhi kedudukan, kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara, termasuk MPR dan Presiden.
Mengenal Kedudukan MPR dan Presiden dalam Pemerintahan Indonesia
MPR merupakan lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, terutama berkaitan dengan perubahan dan penetapan undang-undang dasar, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusional.
Sementara itu, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, serta mengarahkan kebijakan negara sesuai ketentuan konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri.
Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR dan Presiden memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Artinya, tidak terdapat hubungan atasan dan bawahan di antara keduanya.
MPR Berwenang Melantik Presiden dan Wakil Presiden
Salah satu hubungan langsung antara MPR dan Presiden terlihat dalam proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden.
Pelantikan dilakukan setelah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh kemenangan melalui pemilihan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, MPR menjalankan fungsi konstitusional untuk meresmikan dimulainya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Perlu dipahami bahwa MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih Presiden dalam kondisi normal seperti sebelum perubahan UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.
Meskipun demikian, MPR tetap memiliki kewenangan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sesuai mekanisme Pasal 8 UUD 1945.
Hubungan MPR dan Presiden dalam Pemberhentian Jabatan
Selain melantik, MPR juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak atau berdasarkan perbedaan pandangan politik semata.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Proses pemberhentian tersebut melibatkan beberapa lembaga negara melalui tahapan berikut:
- DPR mengajukan usulan pemberhentian. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR. MK bertugas memeriksa apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara hukum.
- DPR meneruskan usulan kepada MPR. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan melalui pengajuan usul pemberhentian kepada MPR.
- MPR mengambil keputusan. MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi.
Keputusan pemberhentian harus diambil melalui mekanisme dan persyaratan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan MPR dalam pemberhentian Presiden merupakan bagian dari sistem pengawasan konstitusional, bukan bentuk kekuasaan tanpa batas.
Apakah Presiden Bertanggung Jawab kepada MPR?
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut. Kondisi ini membuat hubungan keduanya memiliki pola pertanggungjawaban yang berbeda dibandingkan sistem pemerintahan saat ini.
Setelah amandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 serta harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya sesuai mekanisme hukum dan ketatanegaraan.
MPR juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban rutin Presiden melalui laporan tahunan sebagai syarat mempertahankan jabatan. Pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan melalui prosedur khusus yang telah ditentukan konstitusi.
Perubahan ini memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan dan menciptakan hubungan antarlembaga negara yang lebih seimbang. Setiap lembaga menjalankan kewenangannya masing-masing tanpa menempatkan satu lembaga sebagai penguasa mutlak atas lembaga lainnya.
Pentingnya Hubungan MPR dan Presiden dalam Demokrasi
Hubungan MPR dan Presiden memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan penyelenggaraan negara berjalan berdasarkan konstitusi. MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya, sedangkan Presiden melaksanakan kekuasaan pemerintahan sesuai mandat rakyat dan ketentuan UUD 1945.
Pemahaman mengenai hubungan antarlembaga negara juga penting bagi mahasiswa, khususnya yang mempelajari ilmu pemerintahan, hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. Pengetahuan tersebut membantu mahasiswa memahami pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta proses pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ma’soem University sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung turut menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan pemahaman akademis dan wawasan sosial. Melalui program studi yang tersedia, termasuk Ilmu Pemerintahan serta program di lingkungan FKIP seperti Bimbingan dan Konseling (BK) dan Pendidikan Bahasa Inggris, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang studinya. Pemahaman tentang konstitusi dan lembaga negara juga dapat menjadi bekal untuk membangun kesadaran sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.
Informasi Ma’soem University
- No. WhatsApp: 085185634253
- Instagram: @masoem_university
- Web Pendaftaran: pmb.masoemuniversity.com
